Jumat, 06 Februari 2009

Selasa, 03 Februari 2009

caleg No. 2 Dapil V Banyumas

Caleg No. 2 Dapil V Banyumas

AKHMAD IKSAN, S.Ag

Silahkan pilih bagi anda yang berada di Dapil V Banyumas

PLAT FORM PKB

oleh: Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A.Untuk mencapai cita-cita luhur dan ideal, sebuah organisasi atau perkumpulan apapun, ia dapat dipastikan memiliki “Nilai-nilai Dasar Perjuangan” (NDP). NDP itu kemudian menjadi dasar pijakan rumusan program yang akan diperjuangkan melalui berbagai event sebuah organisasi atau perkumpulan.Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, sebagai salah satu partai politik produk era reformasi di Negara kita ini tergolong partai politik baru karena baru dideklarasikan tanggal 23 juli 1998 yang lalu. Pada tanggal 15 – 17 September yang lalu Dewan Pimpinan Pusat PKB bersama Ketua Dewan Tanfidz atau Wakilnya se-Jawa mengadakan pertemuan workshop di Jakarta untuk menyusun Plat Form PKB.Dengan menggunakan metode SWOT (Strong, Weak, Opportunity dan Threatment), pertemuan berhasil menyepakati Lima Nilai Dasar (Plat Form) perjuangan PKB; yaitu ketawhidan, Keadilan, Kedaulatan Rakyat, Persaudaraan dan Moral.Penulis mencoba menyumbangkan uraian Lima Nilai Dasar (Plat Form) itu secara rinci untuk menjadi pedoman operasional sosialisai PKB di tengah masyarakat luas.Pertama : KetawhidanKetawhidan berakar kata dari bahasa Arab tawhid yang di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti ke Esaan Tuhan. Yang dimaksud ketawhidan disini ialah keyakinan terhadap ke Esaan Tuhan sebagai sumber energi lahir batin bagi kehidupan bangsa. Keyakinan ini mendorong dan memberikan pengaruh secara teologik untuk mewujudkan perbuatan nyata (action) menuju cita-cita kehidupan yang diridai oleh Tuhan. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tanpa rida-Nya dapat dipastikan akan mendapatkan murka-Nya dalam bentuk penderitaan atau krisis.Paham ketawhidan yang diyakini oleh PKB ialah paham ketawhidan yang bersumber dari sistem teologik (agama) yang telah berhasil dirumuskan oleh kelompok Skolastik Orthodox Sunni School atau Ahlussunnah Waljamaah. Secara garis besar paham ini dalam pengertian metode penalaran derivasi terhadap sumber ajaran utama Islam, Al-Qur’an dan Al-Sunah, baik dalam aspek ritual ibadah murni, aspek ibadah sosial dan aspek etika atau akhlak, melahirkan etika dasar yang popular disebut seimbang, toleran dan tidak ekstrim. Karakter seperti inilah yang kemudian dapat mencerminkan nilai demokratis pluralistic dan inovatif atau dalam bahasa poluler sekarang reformasif seperti bercermin dalam nilai-nilai dasar berikut.Kedua : KeadilanKata keadilan juga berasal dar akar kata bahasa Arab “adil” dan di Indonesiakan dengan konfiks ke-an yang berarti tindakan adil. Hampir setiap jum’at seorang khatib dalam shalat Jum’at dapat dipastikan menutup khutbahnya dengan menyerukan berbuat adil atau keadilan seperti diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an bahkan dilengkapi dengan berbuat baik kepada sesama (ihsan) dan menyantuni para kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.(Q.S. al Nahl : 90)Artinya atas dasar keyakinan seperti dalam poin pertama, PKB dituntut berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis demi kepentingan rakyat terutama kalangan du’afa atau masyarakat tak berdaya. Berbuat adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau tidak berarti berbuat zalim atau aniaya.Lahirnya PKB adalah semata-mata untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan wujud memperjuangkan hak semua warga negara tanpa membedakan kelompok atau golongan dan tidak berorientasi hanya kepada kekuasaan. Semua warga Negara harus dipandang memiliki hak yang sama dalam aspek politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, yang tentu saja dalam koridor yang telah disepakati oleh consensus nasional bangsa. Maka komitmen PKB selanjutnya harus berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seperti tercermin dalam poin ketiga berikut.Ketiga : Kedaulatan Rakyat.Kata kedaulatan juga berakar kata dari bahasa Arab “dawlah” artinya kekuasaan, di Indonesiakan dengan menambahkan konfiks ke-an yang berarti wujud kekuasaan.Dalam perbendaharaan Fiqh Politik Islam, pemimpin atau umara’ harus memiliki komitmen kepada kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat, bahkan bertanggung jawab terhadap nasib yang dirasakannya. Maka PKB memiliki agenda mengubah wacana demokratis yang memihak kepada rakyat.Secara eskatologic, umara’ bertanggung jawab atas nasib penderitaan rakyat ketika dialam akhirat nanti dan akan disiksa berlipat ganda kalau melakukan penyelewengan.Tetapi keberpihakan PKB kepada rakyat harus dijiwai oleh keyakinan seperti poin pertama sehingga terhadap dari semua bentuk konspirasi politik yang dapat meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan serta moral bangsa.Keempat : Persaudaraan.Bentuk Negara yang hendak diperjuangkan oleh PKB, bukan bentuk Negara federal atau serikat yang dapat mengancam sparatisme dan desintegrasi bangsa. Dalam teori Politik Aswaja yang dipelopori oleh Imam AL Mawardi, sebuah Negara yang telah memberikan fasilitas terselenggaranya syari’at Islam bagi masyarakat muslim (Islamic Society), dengan label Negara apapun, sudah PKB dengan ini dasar ini memilki komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat yang demokratis dengan melakukan upaya reformasi (islah) di segala bidang termasuk mengurangi secara bertahap peran dwi fungsi ABRI dan mungkin juga mengamandemen pasal-pasal UUD 1945 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dinamika bangsa.Dari sinilah Gus Dur memberikan pernyataan mendukung PDI Perjuangan pimpinan Megawati, karena PDI dan PDI Perjuangan inilah yang memiliki visi dan komitmen sama dalam nilai dasar ini. Selain itu NU telah menyatakan bahwa bentuk Negara kita berdasarkan Pancasila ini telah final tetapi dengan tetap memiliki komitmen menegakan amar ma’ruf nahi munkar atau melakukan reformasi meluruskan instrument Negara dan pemerintah yang dinilai telah diselewengkan . Karena itu bentuk Negara yang diperjuangkan oleh PKB tetaplah Negara kesatuan, tetapi dengan menghapus sentralisasi kekuasaan dengan memberi otonomi yang luas kepada daerah.Semua poin di atas akan jauh dari harapan kalau tidak didukung moral para penyelenggara Pemerintah atau penguasa yang memilki kredibilitas moral yang baik.Kelima : Moral.Terpuruknya bangsa dan Negara kita dalam berbagai krisis sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap sebenarnya bersumber dari krisis kepercayaan rakyat terhadap para pemimpin Orde Baru yang tidak bermoral karena keterlibatan dalam praktek-praktek KKN baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan roda pembangunan. Sumberdaya manusia yang hanya berorientasi kepada kepentingan fisik akan diperjuangkan oleh PKB dengan menyeimbangkan secara riil pembangunan fisik dan moral. Para penyelenggara pemerintah haruslah orang-orang yang berakhlak mulia, jujur, adil dan bersih yang tercerahkan dari bentuk derivasi nilai dasar poin pertama.Lima Nilai dasar Perjuangan (Plat Form) PKB ini akan diperjuangkan semaksimal mungkin demi masa depan bangsa yang sejahtera di segala bidang dengan ridha Allah swt. Karena PKB memiliki komitmen ulama sebagai pewaris para Nabi dalam dua hal mendasar, yaitu komitmen agama (moral) dan tatanan politik di dunia yang tertib dan demokratis. Wallahu a’lam.Penulis adalah Syuriyah PBNU, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang dan Ketua DPW PKB Jawa Tengah

PKB Akan Tetap Jadi Parpol Besar




Senin, 19 Januari 2009 13:54
Oleh: Eman Hermawan
Saya termasuk orang yang yakin dan optimis bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan tetap menjadi partai besar pada Pemilu 2009 karena sudah teruji, baik secara politik, kultural, maupun struktural dengan penjelasan sebagai berikut:
A. Teruji secara politik
1. Meski diserang habis-habisan oleh Masyumi pada pemilu 1955, Partai NU tetap tampil sebagai pemenang ke-3. Harus diketahui bahwa NU punya saham yang sangat besar dalam pembentukan Masyumi. Namun, ibarat air susu dibalas air tubah, orang-orang NU malah dikhianati oleh orang-orang Masyumi. Akibatnya, NU kemudian menyatakan keluar dari Partai Masyumi dan memilih menjadi Partai NU pada tahun 1952. Dalam waktu yang tergolong singkat karena baru didirikan 3 tahun sebelum pemilu 1955, Partai NU ternyata sukses memosisikan diri di atas Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu menempati posisi ke-4.
2. Meski dilumpuhkan oleh Golongan Karya (Golkar) dan tentara pada pemilu 1971, Partai NU ternyata berhasil menjadi pemenang ke-2. Bukan rahasia lagi, sejak rezim Orde Lama Soekarno lengser pada tahun 1966 dan digantikan rezim Orde Baru Soeharto, praktis semua kekuatan politik selain Golkar dan tentara dikerdilkan. Golkar dan tentara adalah tiang penyangga Orde Baru yang dianak-emaskan Soeharto. Sementara, kekuatan politik yang lainnya seperti Partai NU dianak-tirikan bahkan sengaja dihalang-halangi untuk tumbuh besar. Meskipun begitu, kebesaran Partai NU tak terbendung.
3. Meski tergolong bayi mengingat baru dilahirkan pada tanggal 23 Juli 1998 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan kiai-kiai khos NU, PKB berhasil menjadi partai baru yang paling sukses pada pemilu 1999. Pada pemilu 1999 itu, PKB mampu menjadi pemenang pertama di lingkungan partai-partai baru serta sebagai pemenang ke-3 setelah PDIP dan Golkar. Hal ini terjadi berkat kebersamaan antara NU dan PKB yang bekerja sama dengan baik sebagaimana juga terlihat saat ini.
4. Meski sudah digembosi lewat PKB Batutulis serta kasus reposisi Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf, PKB masih tetap bertahan sebagai pemenang ke-3 pada pemilu 2004. Penggembosan sebagaimana dimaksud di atas tidak banyak berpengaruh terhadap perolehan suara PKB pada pemilu 2004 karena karakter para pemilih PKB yang sangat loyal dan ideologis. Katakanlah, mati-hidup mereka ikut PKB. Dengan begitu, pada pemilu 2009 ini, perolehan suara PKB tetap akan besar bahkan diperkirakan akan meningkat. Peningkatan perolehan suara PKB pada pemilu 2009 nanti bukanlah hal yang mustahil karena selain mempunyai basis massa yang loyal dan ideologis di pulau Jawa, PKB juga punya kader-kader muda yang giat bekerja dan bergandengan tangan bersama NU serta para kiai.
B. Teruji secara kultural
1. Meski diserang secara terus menerus dengan stigma Islam yang menyimpang dan terbelakang, penuh syirik, tahayul, bid’ah, dan churafat pada akhir abad ke-19, NU tetap kokoh sampai hari ini. Bahkan, sejumlah hasil survei lembaga independen menyebutkan bahwa orang yang mengaku NU jauh lebih besar jumlahnya daripada Muhammadiyah. Stigma semacam itu hanyalah akal-akalan pihak-pihak yang berkeinginan “memurnikan Islam Indonesia” dari tradisi luhur yang dilestarikan orang-orang NU. Padahal, tradisi merupakan kekayaan bangsa dan keistimewaan Islam Indonesia yang telah mengundang daya tarik peneliti-peneliti, baik dalam maupun luar negeri, untuk mengkajinya. Jadi, sangat tidak berdasar stigma semacam itu, sehingga tak heran jika tradisi masih tetap lestari sampai sekarang. Itulah kenapa NU tetap kokoh menjadi ormas terbesar dan tersebar di Indonesia.
2. Meski mendapat ketidakadilan dan diskriminasi oleh kebijakan politik etis pada awal abad ke-20, di mana para santri tidak boleh masuk pendidikan formal, NU tetap hidup hingga kini. Dengan tidak diperbolehkannya para santri menikmati bangku pendidikan formal, NU justru beruntung karena sebenarnya pendidikan yang diberikan Belanda lewat politik etisnya diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan Belanda. Tak sebatas itu, pendidikan formal yang berijazah dan berorientasi kerja semata yang mulai diperkenalkan di era politik etis tersebut ternyata telah membuat dunia pendidikan Indonesia terpuruk karena paradigma (kaca mata) pendidikan dalam politik etis dibangun di atas filsafat positivisme yang tidak percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat mata. Dengan begitu, menjadi terang-benderang bahwa atheisme dan komunisme dilahirkan dari rahim pendidikan formal. Dilarangnya para santri mengeyam pendidikan formal kala itu telah menyelamatkan pendidikan pesantren dari keterpurukan.
C. Teruji secara struktural
1. Meski dihajar habis oleh kebijakan Moh. Hatta melalui program Restrukturisasi dan Rasionalisasi Tentara pada tahun 1948, toh sampai hari ini NU tidak mati-mati juga. Kebijakan Restrukturisasi dan Rasionaliasi Tentara merupakan upaya terencana dan sistematis untuk menyingkirkan para pejuang dan laskar NU seperti Laskar Hisbullah dan Sabilillah yang mati-matian meraih kemerdekaan dan mempertahannya. Syarat-syarat untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia dipersulit, sehingga para pejuang dan laskar NU yang umumnya tidak pernah sekolah formal dan atau tidak punya pengalaman pendidikan formal kemiliteran tidak bisa menjadi tentara. Itulah kenapa NU tidak pernah memiliki Jenderal. Hanya saja, kenyataan yang demikian tidak membuat NU mati. NU tetap hidup sepanjang masa karena mampu meletakkan upaya peminggiran terhadap NU sebagai energi.
2. Meski dihantam oleh politik pembangunan Orde Baru, di mana para petani di desa dipaksa mensubsidi orang kaya di kota lewat produk-produk pertanian yang murah, tapi warga NU tidak pernah menyerah dan putus asa. Memang, politik pembangunan ala rezim Orde Baru pimpinan Soeharto bertujuan untuk menyingkirkan para petani yang hampir semuanya adalah warga NU ke pinggir. Namun demikian, berkat kuatnya sikap pantang menyerah di bawah tekanan Orde Baru yang akhirnya runtuh pada tanggal 21 Mei 1998 tersebut, warga NU membuktikan bisa tegak-berdiri hingga detik ini.
3. Meski dikebiri lewat kebijakan fusi partai-partai Islam yang memaksa Partai NU menjadi penopang utama berdirinya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 dan taktik “massa mengambang” khas Orde Baru yang digagas oleh Ali Moertopo yang mendesak warga nahdliyin di desa-desa bersikap pasif dalam politik, tapi NU tetap tegak kokoh berdiri.
Dari sini nampak jelas bahwa sesungguhnya NU punya titik PERTAHANAN dan PERTUMBUHAN yang sangat kokoh dan tidak mudah diruntuhkan, baik secara struktural maupun kultural. Tinggal PKB bersama NU yang akan merawat dan mengembangkannya. Itulah modal dasar PKB sebagai partai politik yang telah dilahirkan NU. Dengan ditinggal tidur pun, PKB tetap akan punya suara besar.
Meskipun begitu, manusia tetap diwajibkan berusaha atau ikhtiar seperti yang sudah dicontohkan KH Wahab Chasbullah tatkala beliau pulang ke rumahnya di lingkungan pesantren Tambak Beras. Saat itu, KH Wahab Chasbullah mendapati jendera rumahnya dibiarkan terbuka begitu saja. Melihat jendela rumahnya terbuka, KH Wahab Chasbullah buru-buru menutupnya sambil berkata “di sini memang dijamin tidak ada pencuri yang berani masuk, tapi sebagai manusia, kita wajib bertawakal.” Meneladani sikap KH Wahab Chasbullah tersebut, maka sudah pasti kita wajib menjaga rumah politik kita yang bernama PKB untuk tetap menjadi partai besar yang akan mendedikasikan seluruh kerja kerasnya demi tercapainya kualitas hidup warga NU dan masyarakat Indonesia. Sedia payung sebelum hujan adalah pilihan yang bijak. []

CALEG DAPIL V PKB

BAGI PARA PEMBACA,
DUKUNG

AKHMAD IKSAN, S.Ag

CALEG PKB NO. 2
di dapil V
sebagai caleg paling sipppp

Sejarah Pendirian PKB






Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.
Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon. Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU. Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.
Headlines Indeks Berita Seputar Pemilu
Helmy Faisal : Februari, DPP PKB Tetapkan Kandidat Presiden


Senin, 02 Pebruari 2009 16:36
Jakarta-Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa diperkirakan pertengahan Februari 2009 ini akan menetapkan calon Kandidat Presiden. Hal ini diungkap Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Helmy Faisal (2/02/2009).
“Dalam waktu dekat di bulan Februari ini, DPP akan adakan rapat pimpinan untuk menampilkan sejumlah kandidat Presiden “, katanya .
Ketika ditanya siapa yang layak diusung sebagai Presiden, Helmy Faisal menyebutkan antara lain Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , Sri Sultan Hamengkubumono X dan juga Yusuf Kalla.
Namun lebih jauh dirinya menegaskan penetapan calon Presiden tetap memperhatikan aspirasi wilayah yang diminta DPP untuk mengusulkan nama-nama.
“ya itu juga tergantung pada dukungan suara-suara di daerah”, katanya.
Senda dengan itu, Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar mengungkapkan keputusan pencalonan atau dukungan untuk pemilihan Presiden masih menunggu putusan final DPP.
Menyangkut maraknya koalisi antar parpol, Muhaimin mendorong agar terbentuknya koalisi permanent .
“PKB akan berinisiatif untuk membentuk koalisi permanent. Itu demi stabilitas politik selama pemerintahan berjalan “, ungkap Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Namun Muhaimin mengakui hingga saat ini belum bisa terbentuk karena semua parpol masih menunggu pemilu legislatif.(rif)